Benarkah Arcandra Tahar "Titipan" AS di Pemerintahan Jokowi
Isu kewarganegaraan ganda Menteri ESDM Arcandra Tahar yang santer beredar sejak Sabtu pagi kemarin bikin pemerintah Jokowi kalang kabut.
Arcandra Tahar yang dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said pada 27 Juli lalu dikabarkan telah berpindah kewarganegaraan dari warga negara Indonesia menjadi warga negara Amerika Serikat (AS) melalui proses naturalisasi. Arcandra dikabarkan telah mengambil oat of allegiance atau sumpah setia yang bersangkutan kepada Negeri Abang Sam.
Penjelasan dari pemerintah atas permasalahan serius ini (kewarganegaraan) dinilai sangat lambat dan saling lempar.
Menteri Luhut pun seolah masih menjabat sebagai Menkopolhukam dengan turut menjelaskan atas kewarganegaraan ini, padahal Luhut sekarang sudah pindah jadi Menko Maritim.
Pengamat yang juga mantan menristek, Muhammad AS Hikam menyatakan Pemerintah Presiden Jokowi harus bekerja ekstra cepat, kalau perlu dalam hitungan jam.
Menurut AS Hikam, kecepatan bertindak ini sangatlah penting dengan alasan sbb:
1) Masalah kewarganegaraan, apalagi seorang pejabat negara dalam Kabinet, adalah termasuk fundamental. Melanggar aturan yang fundamental ini sangat besar resikonya bagi kredibilitas Pemerintah dan khususnya Presiden Jokowi.
2) Nama baik Arcandra Tahar sendiri harus dipulihkan, seandainya berita ini tidak benar, dengan segera sehingga beliau bisa bekerja dengan baik;
3) Jangan sampai terjadi fitnah yang bertujuan politik, perlu ada klarifikasi langsung dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Kemenlu dan Kemendagri, mengenai status kewarganegaraan tsb. Sebab jelas Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian disampaikan AS Hikam di akun facebooknya.Dikabarkan, kewarganegaraan Menteri Arandra Tahar saat ini tengah diselidiki pihak Kemenkumham.
Status kewarganegaraan
Sedangkan Ekonom Ichsanuddin Noorsy menilai, masuknya Archandra Tahar (AT) dalam perombakan kedua kabinet kerja, mengundang tanya bagaimana Presiden Joko Widodo mengenal yang bersangkutan.
Baca Juga : Profil biografi lengkap sosok Arcandra
Pertanyaan makin mendalam karena beredar isu AT mempunyai dwi kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat.
Ia menegaskan, jika ini terjadi, maka terjadi pelanggaran konstitusional, dan pelanggaran terhadap UU No.26/2006 tentang KeWNan, UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara dan UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.
"Saya kira, saat Presiden Joko Widodo memberi amanah Menteri ESDM, sudah banyak pertimbangan dilakukan. Memang putusnya nama AT menjadi Men ESDM berlangsung pada 26 Juli sekitar jam 23:00. Pembahasan mengenai AT terjadi sejak AT memberi masukan tentang blok Masela yang layak menggunakan model on shore," ungkap Noorsy kepada tribun, Sabtu (13/8/2016).
Dijelaskan, nama AT sendiri diusulkan oleh kalangan industri migas dan pertambangan khusus untuk mengatasi gaduh pengelolaan on shore atau off shore. Sejak dilantik sampai dengan sertijab di Kemen ESDM, perebutan jabatan tidak bisa dihindari.
AT dianggap sebagai pribadi yang ingusan tentang bagaimana situasi dan kondisi internal Kemen ESDM, termasuk mengenai SKK Migas.
AT juga dipandang masih hijau dalam menghadapi pihak-pihak terkait (stake holders) instansi bergensi ini, termasuk menghadapi mafia pertambangan dan korporasi raksasa di pertambangan emas, nikel, timah dan bauksit.
"Ini kelemahan AT, menurut berbagai kalangan. Akibatnya cukup rentan dalam upaya RI membutuhkan tegaknya ketahanan energi dan optimalnya pendapatan negara dari sektor pertambangan," kata Noorsy.
Kemudian muncul isu rawannya makanan yang disajikan untuk AT. Lahir juga isu kelemahan AT menghadapi Freeport. Dari keseluruhan isu itu, menurutnya, AT tenang dan tegar. Meski risau dengan masalah dwi kewarganegaraan.
.
"Sampai dengan tulisan ini disajikan, info yang beredar adalah AT pemegang Permanent Resident AS, tidak mempunyai dwi kewarganegaraan. Mana yang benar, sangat tergantung pada kejujuran AT," imbuh Noorsy.
"Di sini AT diuji baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Keberhasilan atau kegagalan AT akan menentukan langkah selanjutnya menjawab tantangan kehidupan," tegasnya.
Titipan AS di Pemerintahan Jokowi
Waketum Gerindra Arief Poyuono menilai hal itu dikarenakan Presiden Jokowi yang memilih menteri tanpa proses screening dan fit and proper yang benar.
Akhirnya menteri yang diduga antek Amerika yang diragukan jiwa nasionalisme bisa menempati jajaran yang sangat penting.
"Joko Widodo memang kurang dalam mengetahui kemampuan dan latar belakang menteri-menteri, asal dengar aja dari keluarganya yang pernah sekolah di Amerika Serikat dan berkawan dengan Menteri ESDM yang sekarang," kata Arief melalui pesan singkat, Minggu (14/8/2016).
Arief mengingatkan banyak putra-putri Indonesia yang punya nasionalisme tinggi dan mumpuni dalam Bidang ESDM. "Jelas benar Arcandra ini kalau dilihat dari latar belakangnya memang titipan Amerika Serikat," imbuhnya.
Baca Juga : Jawaban Arcandra soal Pemberhentian dan Tudingan Pengkhianat Negara
Jika benar Arcandra WN Amerika Serikat dan tidak segera dicopot, kata Arief, maka Menteri ESDM akan sulit dijerat hukum di Indonesia. Ia mengatakan Presiden Jokowi tak kecolongan.
Tetapi, ia menilai Presiden kurang dalam pengetahuan terhadap para menteri menterinya. Seharusnya sebelum mengangkat menteri gunakan Institusi BIN untuk dimintai data-data personal yang akan ditempatkan sebagai menteri.
Diketahui, Arcandra yang baru saja ditunjuk sebagai menteri ESDM itu, diisukan memiliki dua kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Amerika Serikat (AS), negara di mana ia pernah memiliki karier gemilang.
Namun Arcandra membantah tudingan tersebut. Arcandra menegaskan bahwa ia masih memegang paspor Indonesia, atau dengan kata lain masih merupakan warga negara Indonesia yang sah.
Berapa sebenarnya potensi migas Indonesia?
Sampai saat ini sumur migas di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan minyak dan gas (migas) asing, Potensi sumberdaya migas Indonesia saat ini sebenarnya masih sangat besar. Menurut data terakhir di kantor Kementerian ESDM, sumberdaya minyak bumi Indonesia saat ini masih tercatat sekitar 86,9 miliar barel dan gas bumi sekitar 384,7 triliun standar kaki kubik. Sungguh sangat besar.
Berapa banyak yang dikelola asing
Inilah yang jadi masalah. Sumberdaya migas Indonesia yang sudah dieksplorasi maupun yang masih berupa cadangan memang sangat besar, namun hampir semuanya, sekitar 90%, dikuasai asing. Bayangkan. Lebih seratus tahun pengelolaan industri migas berlangsung di negeri ini, namun peran maupun kiprah industri migas nasional masih sangat rendah. Kondisi ini sangat berbeda dengan negara lain yang berusaha meningkatkan perannya dalam mengelola sumberdaya alam migas.
Contoh paling mudah adalah Malaysia. Negara jiran kita yang pada tahun 1970-an belajar dari Pertamina, saat ini, melalui Petronas, sudah menguasai pengolahan migas di negaranya dan dilakukan oleh putra-putri Malaysia sendiri. Bukan itu saja, Petronas juga sudah merambah ke berbagai negara untuk melakukan eksplorasi. Bandingan lain adalah pengelolaan migas di Cina. Peran industri migas asing di negeri tersebut amat minimal, kurang dari 5%.
Jika negara-negara lain berusaha untuk menguasai sumberdaya alam migas karena yakin bahwa penguasaan sumber energi alam ini akan menjadi kunci kemandirian dan kemajuan bangsa, mengapa keyakinan yang sama tidak ada pada para pejabat Indonesia? Bagi saya, hal ini bisa terjadi tidak lain kecuali karena banyak pejabat yang menjadi subordinasi dari kepentingan asing. Jadi, tidak salah bahwa Indonesia memang masih dijajah dalam bentuk penjajahan yang berbeda. Penjajahan semakin mulus dan samar saat Indonesia memiliki banyak komprador dan agen kepentingan asing yang tidak peduli terhadap kepentingan nasional.
Berapa sebenarnya prosentase migas untuk diekspor dan domestik?
Sekarang ini tataniaga atau kegiatan ekspor-impor migas amat sangat ruwet. Pemerintah melakukan ekspor, tetapi juga mengimpor. Ekspor harus dipertahankan karena bisnis ini menguntungkan sekelompok orang. Ekspor juga mengakibatkan Indonesia harus impor minyak. Mengapa? Inilah yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Namun yang jelas, kegiatan impor migas telah menjadi salah satu dukungan dana bagi penguasa.
Di sisi lain, dalam kerangka kerjasama dengan swasta (baik nasional ataupun asing) saat ini meskipun menurut Pemerintah bagian minyak pemerintah 85%, sejatinya tidaklah sebesar itu. Pemerintah masih harus menanggung beban kewajiban membayar cost recovery. Jadi, bagian Pemerintah sejatinya hanya sekitar 75% saja.
Walhasil, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pertamina harus impor, baik minyak mentah maupun BBM. Dengan tren produksi (lifting) migas yang semakin menurun selama beberapa tahun terakhir dan kecilnya peran Pemerintah, maka semakin terbatas pilihan bagi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Baca Juga : Special post, Mengenal jenis - jenis Antek/Agen serta sifat-sifatnya...
Ekonomi kita ternyata telah telah sangat dikacaukan oleh ketergantungan terhadap pemenuhan migas. Indonesia tidak seharusnya melakukan impor minyak maupun BBM. Namun, yang terjadi, tidak hanya wajib impor, tetapi Pemerintah juga harus impor dengan harga lebih tinggi karena keberadaan broker. Sangat memalukan. Perusahaan migas negara lain telah banyak menceritakan betapa rakyat Indonesia telah dibodohi selama puluhan tahun karena permainan broker yang diberi peluang untuk mencari untung US$ 20-30 perbarel.
Belum lagi permainan-permainan lain dalam ekspor-impor migas yang juga telah merugikan keuangan negara. Mengapa keberadaan pencari rente tetap eksis? Tentu jawabannya sangat mudah.
Mereka selalu nyantol atau mungkin dibekingi oleh penguasa negeri ini. Belum lagi liberalisasi yang memungkinkan para pemain asing masuk di industri hilir migas seperti pembukaan pom bensin tanpa diwajibkan membangun infrastruktur karena mereka membajak milik Pertamina. Persis sama dengan kasus Indosat. Rasanya sangat tidak masuk akal, tetapi benar-benar terjadi.
(berbagai sumber)
Baca Juga : Skenario apakah di balik pemberhentian Menteri ESDM Arcandra
Arcandra Tahar yang dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said pada 27 Juli lalu dikabarkan telah berpindah kewarganegaraan dari warga negara Indonesia menjadi warga negara Amerika Serikat (AS) melalui proses naturalisasi. Arcandra dikabarkan telah mengambil oat of allegiance atau sumpah setia yang bersangkutan kepada Negeri Abang Sam.
Penjelasan dari pemerintah atas permasalahan serius ini (kewarganegaraan) dinilai sangat lambat dan saling lempar.
Menteri Luhut pun seolah masih menjabat sebagai Menkopolhukam dengan turut menjelaskan atas kewarganegaraan ini, padahal Luhut sekarang sudah pindah jadi Menko Maritim.
Pengamat yang juga mantan menristek, Muhammad AS Hikam menyatakan Pemerintah Presiden Jokowi harus bekerja ekstra cepat, kalau perlu dalam hitungan jam.
Menurut AS Hikam, kecepatan bertindak ini sangatlah penting dengan alasan sbb:
1) Masalah kewarganegaraan, apalagi seorang pejabat negara dalam Kabinet, adalah termasuk fundamental. Melanggar aturan yang fundamental ini sangat besar resikonya bagi kredibilitas Pemerintah dan khususnya Presiden Jokowi.
2) Nama baik Arcandra Tahar sendiri harus dipulihkan, seandainya berita ini tidak benar, dengan segera sehingga beliau bisa bekerja dengan baik;
3) Jangan sampai terjadi fitnah yang bertujuan politik, perlu ada klarifikasi langsung dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Kemenlu dan Kemendagri, mengenai status kewarganegaraan tsb. Sebab jelas Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian disampaikan AS Hikam di akun facebooknya.Dikabarkan, kewarganegaraan Menteri Arandra Tahar saat ini tengah diselidiki pihak Kemenkumham.
Status kewarganegaraan
Sedangkan Ekonom Ichsanuddin Noorsy menilai, masuknya Archandra Tahar (AT) dalam perombakan kedua kabinet kerja, mengundang tanya bagaimana Presiden Joko Widodo mengenal yang bersangkutan.
Baca Juga : Profil biografi lengkap sosok Arcandra
Pertanyaan makin mendalam karena beredar isu AT mempunyai dwi kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat.
Ia menegaskan, jika ini terjadi, maka terjadi pelanggaran konstitusional, dan pelanggaran terhadap UU No.26/2006 tentang KeWNan, UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara dan UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.
"Saya kira, saat Presiden Joko Widodo memberi amanah Menteri ESDM, sudah banyak pertimbangan dilakukan. Memang putusnya nama AT menjadi Men ESDM berlangsung pada 26 Juli sekitar jam 23:00. Pembahasan mengenai AT terjadi sejak AT memberi masukan tentang blok Masela yang layak menggunakan model on shore," ungkap Noorsy kepada tribun, Sabtu (13/8/2016).
Dijelaskan, nama AT sendiri diusulkan oleh kalangan industri migas dan pertambangan khusus untuk mengatasi gaduh pengelolaan on shore atau off shore. Sejak dilantik sampai dengan sertijab di Kemen ESDM, perebutan jabatan tidak bisa dihindari.
AT dianggap sebagai pribadi yang ingusan tentang bagaimana situasi dan kondisi internal Kemen ESDM, termasuk mengenai SKK Migas.
AT juga dipandang masih hijau dalam menghadapi pihak-pihak terkait (stake holders) instansi bergensi ini, termasuk menghadapi mafia pertambangan dan korporasi raksasa di pertambangan emas, nikel, timah dan bauksit.
"Ini kelemahan AT, menurut berbagai kalangan. Akibatnya cukup rentan dalam upaya RI membutuhkan tegaknya ketahanan energi dan optimalnya pendapatan negara dari sektor pertambangan," kata Noorsy.
Kemudian muncul isu rawannya makanan yang disajikan untuk AT. Lahir juga isu kelemahan AT menghadapi Freeport. Dari keseluruhan isu itu, menurutnya, AT tenang dan tegar. Meski risau dengan masalah dwi kewarganegaraan.
.
"Sampai dengan tulisan ini disajikan, info yang beredar adalah AT pemegang Permanent Resident AS, tidak mempunyai dwi kewarganegaraan. Mana yang benar, sangat tergantung pada kejujuran AT," imbuh Noorsy.
"Di sini AT diuji baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Keberhasilan atau kegagalan AT akan menentukan langkah selanjutnya menjawab tantangan kehidupan," tegasnya.
Titipan AS di Pemerintahan Jokowi
Waketum Gerindra Arief Poyuono menilai hal itu dikarenakan Presiden Jokowi yang memilih menteri tanpa proses screening dan fit and proper yang benar.
Akhirnya menteri yang diduga antek Amerika yang diragukan jiwa nasionalisme bisa menempati jajaran yang sangat penting.
"Joko Widodo memang kurang dalam mengetahui kemampuan dan latar belakang menteri-menteri, asal dengar aja dari keluarganya yang pernah sekolah di Amerika Serikat dan berkawan dengan Menteri ESDM yang sekarang," kata Arief melalui pesan singkat, Minggu (14/8/2016).
Arief mengingatkan banyak putra-putri Indonesia yang punya nasionalisme tinggi dan mumpuni dalam Bidang ESDM. "Jelas benar Arcandra ini kalau dilihat dari latar belakangnya memang titipan Amerika Serikat," imbuhnya.
Baca Juga : Jawaban Arcandra soal Pemberhentian dan Tudingan Pengkhianat Negara
Jika benar Arcandra WN Amerika Serikat dan tidak segera dicopot, kata Arief, maka Menteri ESDM akan sulit dijerat hukum di Indonesia. Ia mengatakan Presiden Jokowi tak kecolongan.
Tetapi, ia menilai Presiden kurang dalam pengetahuan terhadap para menteri menterinya. Seharusnya sebelum mengangkat menteri gunakan Institusi BIN untuk dimintai data-data personal yang akan ditempatkan sebagai menteri.
Diketahui, Arcandra yang baru saja ditunjuk sebagai menteri ESDM itu, diisukan memiliki dua kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Amerika Serikat (AS), negara di mana ia pernah memiliki karier gemilang.
Namun Arcandra membantah tudingan tersebut. Arcandra menegaskan bahwa ia masih memegang paspor Indonesia, atau dengan kata lain masih merupakan warga negara Indonesia yang sah.
Berapa sebenarnya potensi migas Indonesia?
Sampai saat ini sumur migas di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan minyak dan gas (migas) asing, Potensi sumberdaya migas Indonesia saat ini sebenarnya masih sangat besar. Menurut data terakhir di kantor Kementerian ESDM, sumberdaya minyak bumi Indonesia saat ini masih tercatat sekitar 86,9 miliar barel dan gas bumi sekitar 384,7 triliun standar kaki kubik. Sungguh sangat besar.
Berapa banyak yang dikelola asing
Inilah yang jadi masalah. Sumberdaya migas Indonesia yang sudah dieksplorasi maupun yang masih berupa cadangan memang sangat besar, namun hampir semuanya, sekitar 90%, dikuasai asing. Bayangkan. Lebih seratus tahun pengelolaan industri migas berlangsung di negeri ini, namun peran maupun kiprah industri migas nasional masih sangat rendah. Kondisi ini sangat berbeda dengan negara lain yang berusaha meningkatkan perannya dalam mengelola sumberdaya alam migas.
Contoh paling mudah adalah Malaysia. Negara jiran kita yang pada tahun 1970-an belajar dari Pertamina, saat ini, melalui Petronas, sudah menguasai pengolahan migas di negaranya dan dilakukan oleh putra-putri Malaysia sendiri. Bukan itu saja, Petronas juga sudah merambah ke berbagai negara untuk melakukan eksplorasi. Bandingan lain adalah pengelolaan migas di Cina. Peran industri migas asing di negeri tersebut amat minimal, kurang dari 5%.
Jika negara-negara lain berusaha untuk menguasai sumberdaya alam migas karena yakin bahwa penguasaan sumber energi alam ini akan menjadi kunci kemandirian dan kemajuan bangsa, mengapa keyakinan yang sama tidak ada pada para pejabat Indonesia? Bagi saya, hal ini bisa terjadi tidak lain kecuali karena banyak pejabat yang menjadi subordinasi dari kepentingan asing. Jadi, tidak salah bahwa Indonesia memang masih dijajah dalam bentuk penjajahan yang berbeda. Penjajahan semakin mulus dan samar saat Indonesia memiliki banyak komprador dan agen kepentingan asing yang tidak peduli terhadap kepentingan nasional.
Berapa sebenarnya prosentase migas untuk diekspor dan domestik?
Sekarang ini tataniaga atau kegiatan ekspor-impor migas amat sangat ruwet. Pemerintah melakukan ekspor, tetapi juga mengimpor. Ekspor harus dipertahankan karena bisnis ini menguntungkan sekelompok orang. Ekspor juga mengakibatkan Indonesia harus impor minyak. Mengapa? Inilah yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Namun yang jelas, kegiatan impor migas telah menjadi salah satu dukungan dana bagi penguasa.
Di sisi lain, dalam kerangka kerjasama dengan swasta (baik nasional ataupun asing) saat ini meskipun menurut Pemerintah bagian minyak pemerintah 85%, sejatinya tidaklah sebesar itu. Pemerintah masih harus menanggung beban kewajiban membayar cost recovery. Jadi, bagian Pemerintah sejatinya hanya sekitar 75% saja.
Walhasil, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pertamina harus impor, baik minyak mentah maupun BBM. Dengan tren produksi (lifting) migas yang semakin menurun selama beberapa tahun terakhir dan kecilnya peran Pemerintah, maka semakin terbatas pilihan bagi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Baca Juga : Special post, Mengenal jenis - jenis Antek/Agen serta sifat-sifatnya...
Ekonomi kita ternyata telah telah sangat dikacaukan oleh ketergantungan terhadap pemenuhan migas. Indonesia tidak seharusnya melakukan impor minyak maupun BBM. Namun, yang terjadi, tidak hanya wajib impor, tetapi Pemerintah juga harus impor dengan harga lebih tinggi karena keberadaan broker. Sangat memalukan. Perusahaan migas negara lain telah banyak menceritakan betapa rakyat Indonesia telah dibodohi selama puluhan tahun karena permainan broker yang diberi peluang untuk mencari untung US$ 20-30 perbarel.
Belum lagi permainan-permainan lain dalam ekspor-impor migas yang juga telah merugikan keuangan negara. Mengapa keberadaan pencari rente tetap eksis? Tentu jawabannya sangat mudah.
Mereka selalu nyantol atau mungkin dibekingi oleh penguasa negeri ini. Belum lagi liberalisasi yang memungkinkan para pemain asing masuk di industri hilir migas seperti pembukaan pom bensin tanpa diwajibkan membangun infrastruktur karena mereka membajak milik Pertamina. Persis sama dengan kasus Indosat. Rasanya sangat tidak masuk akal, tetapi benar-benar terjadi.
(berbagai sumber)
Baca Juga : Skenario apakah di balik pemberhentian Menteri ESDM Arcandra
TINGGALKAN KOMENTAR ANDA