Yuk di simak...yang benar itu Kabinet kerja atau kabinet citra ya....
Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tak mau kalah dengan presidennya, para menteri pun sekarang berlomba-lomba melakukan pencitraan.
“Mbak buka mbak, nama saya Hanif Dakhiri, saya Menteri Tenaga Kerja mbak,” teriak Hanif sambil melongok ke dalam di depan sebuah rumah di Jalan Asem Barus Raya, Gang Z No. 24, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (05/11) pagi. Pagar besi setinggi dua meter itu ditutup fiber warna biru.
Si empunya rumah tentu saja gelagapan pagi-pagi sudah mendapat kejutan dari seorang menteri yang baru saja dilantik menjadi anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK. Mereka bingung. Sementara Hanif dan beberapa stafnya sudah tak sabar ingin masuk.
Beberapa menit menunggu, rupanya pintu pagar tak kunjung dibuka. Salah seorang staf perempuannya menyarankan supaya Hanif melompat pagar. Beruntung ada sebuah motor sedang di parkir di depan rumah yang bersebelahan dengan rumah yang menjadi penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Elkari Makmur Sentosa itu. Ajudan Hanif melompat terlebih dahulu. Kemudian, dengan berpijak di jok motor, Hanif yang saat itu mengenakan kemeja putih lengan panjang dilipat, celana hitam dan sepatu pantofel itu pun melompat. Berhasil.
Meniru Jokowi
Kerja, kerja, kerja adalah slogan menteri kabinet periode 2014-2019 ini. Jokowi sendiri, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta tak segan-segan untuk masuk ke gorong-gorong, maka tak aneh bila gaya Jokowi ini kemudian ditiru oleh menterinya, lompat pagar. Sama dengan cara Jokowi pula, kini juga ada media online terkemuka yang terus membuntuti aktivitas para menteri. Sehingga tiap hari aktivitas mereka diberitakan secara massif.
Selain Hanif, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga mendapat publikasi yang terlalu berlebihan dari media massa. Susi, moncer justru bukan karena prestasinya, tetapi karena setelah dikenalkan oleh Jokowi pada Ahad sore (26/10) di depan Istana Merdeka, Jakarta, ia kedapatan merokok. Menteri Susi makin diperbincangkan setelah diketahui ternyata dia hanya lulusan SMP dan mentato kakinya.
Bukannya mendapatkan penilaian negatif, di berbagai media sosial, Susi justru disanjung dan dipuja puji. Mereka kemudian membandingkan seorang Susi yang gemar merokok, tatoan, lulusan SMP dan kawin cerai dua kali dengan seorang mantan Gubernur Banten Ratu Atut, yang tidak merokok, tidak bertato, berpendidikan dan tidak kawin cerai. Melalui gaya perbandingan seperti itu mereka hendak mengirimkan pesan: Susi lebih baik dari Atut karena tidak korupsi. Ungkapan yang sama juga dilontarkan para pendukung Ahok. “Lebih baik kafir tidak korupsi yang jadi pemimpin, ketimbang Muslim tapi korupsi,” ungkap mereka.
Mendadak sederhana juga dipamerkan oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno. Bekas Presiden Direktur PT Astra Internasional ini adalah seorang eksekutif yang asli kehidupannya tidaklah sederhana. Demi popularitas dan menyesuaikan diri dengan gaya Jokowi, perempuan dengan kekayaan sekitar Rp48 miliar ini ketika terbang dari Medan ke Jakarta belum lama ini, rela duduk di kelas ekonomi dan ikut naik bus di bandara. Dirut Bank Mandiri Budi G Sadikin yang bersamanya nampak "terpaksa" ikut duduk di kelas ekonomi, walaupun laba Bank Mandiri pada 2013 lalu mencapai Rp18,2 triliun. Alasan Rini adalah untuk menghemat anggaran. Pertanyaannya, apakah dengan gaya seperti ini akan membuat efektivitas kerja mereka?.
Mengundang Kritikan
Aksi blusukan yang dilakukan sejumlah menteri Kabinet Kerja mengundang kritikan. Sebagian menteri dinilai mempertontonkan atraksi berlebihan sehingga apa yang dilakukannya lebih mengesankan pencitraan.
"Saya mau menggarisbawahi satu persoalan yaitu dalam tubuh bangsa. Kita ini lemah sistematika. Jadi abjad dalam sistem itu, kita tak pernah diajar dari kecil seperti memahami beda sibuk dan sukses, jadi sekarang sibuk itu sukses. Jadi lompat pagar, masuk gorong-gorong itu lebih penting dari menyelesaikan masalah itu," kritik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam rapat dengar pendapat dengan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (06/11).
Pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, sejauh ini kinerja para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memperlihatkan hal yang menonjol. Malah, yang lebih tampak adalah peragaan aksi-aksi atraktif dan demonstratif. Padahal, kata dia, istilah Kabinet Kerja itu tidak harus diterjemahkan para menteri dengan ramai-ramai melakukan blusukan. Istilah tersebut seharusnya dimaknai dengan memahami apa yang harus dikerjakan, mengetahui dengan baik tugas-tugas apa yang menanti.
“Blusukan boleh saja tapi jangan lebay, berlebihan. Yang seharusnya dilakukan menteri pada awal-awal masa kerjanya adalah pemetaan dulu, membuat perencanaan terkait apa yang harus dilakukan,” ujar Zuhro. Sebagai pihak eksekutif, kata dia, menteri harus selalu berada pada koridor kerja, yakni bertindak melakukan eksekusi. Jadi, aksi blusukan cukup dilakukan secara proporsional, karena jika berlebihan justru akan mengundang pertanyaan masyarakat.
“Bahkan, kalau perlu Pak Jokowi saja yang blusukan, menterinya tidak perlu,” ujar dia. Zuhro mengatakan, munculnya aksi atraktif dari sejumlah menteri disebabkan pemerintahan sekarang menjadikan blusukan sebagai ikon. Sehingga, mau tak mau, kegiatan menteri di luar akan dilihat sebagai aksi yang menarik untuk diliput media.
"Nggak usah over acting, apalagi sampai lompat pagar. Kalau di luar negeri, itu melanggar aturan. Jangan mempertontonkan perilaku yang tak baik. Yang terpenting adalah bekerja,nggak usah terlalu banyak blusukan," saran Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Dalam pandangan pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, blusukan yang dilakukan para menteri Kabinet Kerja bukan masalah sepanjang itu dalam rangka menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa.
Hanya saja, kata dia, menteri tidak boleh sama sekali melupakan tugas utamanya. “Tugas utama menteri ada pada level kebijakan, mewujudkan program presiden. Jangan karena melihat kerja presiden blusukan, mereka ikut-ikutan blusukan, bisa-bisa ini hanya untuk pencitraan,” ujarnya.
“Slogan kerja, kerja, kerja tanpa arahan yang strategis, itu dapat berubah jadi kerja-nabrak-nabrak,” tambahnya.
Contok kerja nabrak-nabrak Kabinet Jokowi adalah dikeluarkannya tiga “kartu sakti” Jokowi pada Senin (03/11) lalu di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketiganya adalah Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengritik dasar hukum dan sumber pendanaan tiga kartu tersebut. Melalui akun Twitter @Yusrilihza_Mhd, dia menyatakan perlunya landasan hukum yang jelas dalam menerbitkan sebuah kebijakan. "Cara mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung," cuit Yusril, Kamis (6/11).
Sumber pendanaan tiga kartu sakti Jokowi juga simpang siur. Jokowi mengatakan sumber dananya APBN, Wapres bilang sumbernya APBN-P 2015, sementara Mensekneg Pratikno mengungkap sumber pembiayaan tiga kartu itu dari CSR BUMN.
“Mbok ya ngomong ojo mencla-mencle. Kemarin bilang dana CSR BUMN, sekarang dana APBNP. Wong APBNnya aja belum ada,” kicau Yusril, Ahad (09/11).
Saking amburadulnya pengelolaan negara, politisi senior Fuad Bawazier mengingatkan Jokowi akan potensi pemakzulan dirinya. “Kalau Jokowi ngeyel dan tidak minta maaf atas langkah-langkah kelirunya atas tiga kartu saktinya itu, pemakzulan di depan mata,” kata Fuad mengingatkan.
Kembali ke soal blusukan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tegas menolak kritikan-kritikan terhadap aksi blusukan oleh menteri-menteri Kabinet Kerja. “Menteri tinggal di kantor, Anda kritik. Menteri blusukan, Anda kritik,” kata JK.
JK pasang badan. Menurutnya, blusukan yang dilakukan para menteri merupakan instruksi dirinya dan Presiden Jokowi. “Believe your eyes. Itu sistem kita. Percaya mata. Jangan hanya tunggu laporan anak buah. Itulah blusukan. Blusukan bukan hal yang baru. Tapi memang hal yang tidak biasa dilihat rakyat,” ungkapnya membela. Jadi sejatinya kerja atau citra?. [sionline]
Si empunya rumah tentu saja gelagapan pagi-pagi sudah mendapat kejutan dari seorang menteri yang baru saja dilantik menjadi anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK. Mereka bingung. Sementara Hanif dan beberapa stafnya sudah tak sabar ingin masuk.
Beberapa menit menunggu, rupanya pintu pagar tak kunjung dibuka. Salah seorang staf perempuannya menyarankan supaya Hanif melompat pagar. Beruntung ada sebuah motor sedang di parkir di depan rumah yang bersebelahan dengan rumah yang menjadi penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Elkari Makmur Sentosa itu. Ajudan Hanif melompat terlebih dahulu. Kemudian, dengan berpijak di jok motor, Hanif yang saat itu mengenakan kemeja putih lengan panjang dilipat, celana hitam dan sepatu pantofel itu pun melompat. Berhasil.
Meniru Jokowi
Kerja, kerja, kerja adalah slogan menteri kabinet periode 2014-2019 ini. Jokowi sendiri, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta tak segan-segan untuk masuk ke gorong-gorong, maka tak aneh bila gaya Jokowi ini kemudian ditiru oleh menterinya, lompat pagar. Sama dengan cara Jokowi pula, kini juga ada media online terkemuka yang terus membuntuti aktivitas para menteri. Sehingga tiap hari aktivitas mereka diberitakan secara massif.
Selain Hanif, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga mendapat publikasi yang terlalu berlebihan dari media massa. Susi, moncer justru bukan karena prestasinya, tetapi karena setelah dikenalkan oleh Jokowi pada Ahad sore (26/10) di depan Istana Merdeka, Jakarta, ia kedapatan merokok. Menteri Susi makin diperbincangkan setelah diketahui ternyata dia hanya lulusan SMP dan mentato kakinya.
Bukannya mendapatkan penilaian negatif, di berbagai media sosial, Susi justru disanjung dan dipuja puji. Mereka kemudian membandingkan seorang Susi yang gemar merokok, tatoan, lulusan SMP dan kawin cerai dua kali dengan seorang mantan Gubernur Banten Ratu Atut, yang tidak merokok, tidak bertato, berpendidikan dan tidak kawin cerai. Melalui gaya perbandingan seperti itu mereka hendak mengirimkan pesan: Susi lebih baik dari Atut karena tidak korupsi. Ungkapan yang sama juga dilontarkan para pendukung Ahok. “Lebih baik kafir tidak korupsi yang jadi pemimpin, ketimbang Muslim tapi korupsi,” ungkap mereka.
Mendadak sederhana juga dipamerkan oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno. Bekas Presiden Direktur PT Astra Internasional ini adalah seorang eksekutif yang asli kehidupannya tidaklah sederhana. Demi popularitas dan menyesuaikan diri dengan gaya Jokowi, perempuan dengan kekayaan sekitar Rp48 miliar ini ketika terbang dari Medan ke Jakarta belum lama ini, rela duduk di kelas ekonomi dan ikut naik bus di bandara. Dirut Bank Mandiri Budi G Sadikin yang bersamanya nampak "terpaksa" ikut duduk di kelas ekonomi, walaupun laba Bank Mandiri pada 2013 lalu mencapai Rp18,2 triliun. Alasan Rini adalah untuk menghemat anggaran. Pertanyaannya, apakah dengan gaya seperti ini akan membuat efektivitas kerja mereka?.
Mengundang Kritikan
Aksi blusukan yang dilakukan sejumlah menteri Kabinet Kerja mengundang kritikan. Sebagian menteri dinilai mempertontonkan atraksi berlebihan sehingga apa yang dilakukannya lebih mengesankan pencitraan.
"Saya mau menggarisbawahi satu persoalan yaitu dalam tubuh bangsa. Kita ini lemah sistematika. Jadi abjad dalam sistem itu, kita tak pernah diajar dari kecil seperti memahami beda sibuk dan sukses, jadi sekarang sibuk itu sukses. Jadi lompat pagar, masuk gorong-gorong itu lebih penting dari menyelesaikan masalah itu," kritik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam rapat dengar pendapat dengan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (06/11).
Pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, sejauh ini kinerja para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memperlihatkan hal yang menonjol. Malah, yang lebih tampak adalah peragaan aksi-aksi atraktif dan demonstratif. Padahal, kata dia, istilah Kabinet Kerja itu tidak harus diterjemahkan para menteri dengan ramai-ramai melakukan blusukan. Istilah tersebut seharusnya dimaknai dengan memahami apa yang harus dikerjakan, mengetahui dengan baik tugas-tugas apa yang menanti.
“Blusukan boleh saja tapi jangan lebay, berlebihan. Yang seharusnya dilakukan menteri pada awal-awal masa kerjanya adalah pemetaan dulu, membuat perencanaan terkait apa yang harus dilakukan,” ujar Zuhro. Sebagai pihak eksekutif, kata dia, menteri harus selalu berada pada koridor kerja, yakni bertindak melakukan eksekusi. Jadi, aksi blusukan cukup dilakukan secara proporsional, karena jika berlebihan justru akan mengundang pertanyaan masyarakat.
“Bahkan, kalau perlu Pak Jokowi saja yang blusukan, menterinya tidak perlu,” ujar dia. Zuhro mengatakan, munculnya aksi atraktif dari sejumlah menteri disebabkan pemerintahan sekarang menjadikan blusukan sebagai ikon. Sehingga, mau tak mau, kegiatan menteri di luar akan dilihat sebagai aksi yang menarik untuk diliput media.
"Nggak usah over acting, apalagi sampai lompat pagar. Kalau di luar negeri, itu melanggar aturan. Jangan mempertontonkan perilaku yang tak baik. Yang terpenting adalah bekerja,nggak usah terlalu banyak blusukan," saran Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Dalam pandangan pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, blusukan yang dilakukan para menteri Kabinet Kerja bukan masalah sepanjang itu dalam rangka menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa.
Hanya saja, kata dia, menteri tidak boleh sama sekali melupakan tugas utamanya. “Tugas utama menteri ada pada level kebijakan, mewujudkan program presiden. Jangan karena melihat kerja presiden blusukan, mereka ikut-ikutan blusukan, bisa-bisa ini hanya untuk pencitraan,” ujarnya.
“Slogan kerja, kerja, kerja tanpa arahan yang strategis, itu dapat berubah jadi kerja-nabrak-nabrak,” tambahnya.
Contok kerja nabrak-nabrak Kabinet Jokowi adalah dikeluarkannya tiga “kartu sakti” Jokowi pada Senin (03/11) lalu di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketiganya adalah Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengritik dasar hukum dan sumber pendanaan tiga kartu tersebut. Melalui akun Twitter @Yusrilihza_Mhd, dia menyatakan perlunya landasan hukum yang jelas dalam menerbitkan sebuah kebijakan. "Cara mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung," cuit Yusril, Kamis (6/11).
Sumber pendanaan tiga kartu sakti Jokowi juga simpang siur. Jokowi mengatakan sumber dananya APBN, Wapres bilang sumbernya APBN-P 2015, sementara Mensekneg Pratikno mengungkap sumber pembiayaan tiga kartu itu dari CSR BUMN.
“Mbok ya ngomong ojo mencla-mencle. Kemarin bilang dana CSR BUMN, sekarang dana APBNP. Wong APBNnya aja belum ada,” kicau Yusril, Ahad (09/11).
Saking amburadulnya pengelolaan negara, politisi senior Fuad Bawazier mengingatkan Jokowi akan potensi pemakzulan dirinya. “Kalau Jokowi ngeyel dan tidak minta maaf atas langkah-langkah kelirunya atas tiga kartu saktinya itu, pemakzulan di depan mata,” kata Fuad mengingatkan.
Kembali ke soal blusukan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tegas menolak kritikan-kritikan terhadap aksi blusukan oleh menteri-menteri Kabinet Kerja. “Menteri tinggal di kantor, Anda kritik. Menteri blusukan, Anda kritik,” kata JK.
JK pasang badan. Menurutnya, blusukan yang dilakukan para menteri merupakan instruksi dirinya dan Presiden Jokowi. “Believe your eyes. Itu sistem kita. Percaya mata. Jangan hanya tunggu laporan anak buah. Itulah blusukan. Blusukan bukan hal yang baru. Tapi memang hal yang tidak biasa dilihat rakyat,” ungkapnya membela. Jadi sejatinya kerja atau citra?. [sionline]
----- INDONESIA MILIK ALLAH -----
"Media lokal yang menggali dan mengangkat potensi masyarakat bawah"
TINGGALKAN KOMENTAR ANDA